Pemerintah Indonesia memanggil perwakilan Meta Platforms Inc, ByteDance’s TikTok, dan sejumlah platform media sosial lainnya untuk meningkatkan moderasi konten, menyusul maraknya penyebaran disinformasi di dunia maya. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi Angga Raka Prabowo pada Rabu (28/8).

Menurut Angga, disinformasi yang paling banyak menyebar di TikTok dan Instagram milik Meta telah memicu kemarahan publik hingga mendorong terjadinya aksi protes terhadap pemerintah. Ia menegaskan, pemerintah meminta platform-platform tersebut segera menindak atau menghapus konten bermuatan disinformasi, pornografi, maupun perjudian online tanpa menunggu permintaan resmi dari pemerintah.

“Mereka harus mematuhi aturan karena tujuan kami adalah melindungi negara ini. Sanksi dalam aturan mencakup teguran, denda, penangguhan sementara, pencabutan akses, atau bahkan penghapusan dari daftar platform elektronik terdaftar,” kata Angga kepada Reuters.

Ia menambahkan, dampak dari disinformasi dapat menimbulkan kekacauan dan membuat masyarakat tidak memperoleh informasi yang akurat serta lengkap. Pemerintah menjadwalkan pertemuan terpisah dengan TikTok dan Meta pada akhir pekan ini, serta berencana mengundang perwakilan X milik Elon Musk dan YouTube Indonesia.

Hingga saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan komentar atas pemanggilan pemerintah. TikTok dan Instagram sendiri memiliki lebih dari 100 juta akun pengguna di Indonesia, menjadikannya salah satu basis terbesar di dunia.

Sebagai contoh disinformasi, Angga menyinggung sebuah video deepfake yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pernyataan palsu bahwa guru merupakan beban negara. Selain itu, terdapat pula konten yang menyesatkan publik dengan menyajikan rekaman lama kerusuhan di Jakarta seolah-olah merupakan kejadian baru.

Kasus terakhir terkait demonstrasi pada Senin lalu, ketika ratusan orang bentrok dengan polisi dan ditangkap, sebagian di antaranya masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, sejumlah remaja mengaku ikut serta setelah melihat unggahan TikTok yang menyerukan aksi protes menentang gaji dan tunjangan berlebihan anggota parlemen.

TerkaitTRT Global - Wakil Ketua DPR bela tunjangan perumahan kontroversial senilai $3.000 saat aksi protes di Jakarta