Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi polusi plastik, terlepas dari hasil negosiasi internasional yang belum menghasilkan konsensus.
“Dengan atau tanpa perjanjian, Indonesia akan terus mengambil langkah konkret, terencana, dan terukur untuk mengakhiri polusi plastik,” ujar Nurofiq dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (19/8), merujuk pada laporan resmi Kementerian LHK.
Ia menyebut komitmen tersebut sejalan dengan target pemerintah mencapai 100 persen pengelolaan sampah pada 2029. Menurutnya, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin global dalam mendorong pengakhiran polusi plastik.
Sebelumnya, sesi kedua dari pertemuan kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5.2) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 5–15 Agustus 2025 gagal mencapai kesepakatan mengenai instrumen hukum internasional yang mengikat tentang polusi plastik. Meski demikian, negara-negara peserta sepakat untuk melanjutkan proses perundingan pada INC-5.3.
Usulan solusi dari Indonesia
Dalam forum INC-5.2, delegasi Indonesia menyampaikan sejumlah prioritas, termasuk penghapusan plastik bermasalah dan bahan kimia berbahaya, penerapan desain produk berkelanjutan yang tahan lama dan dapat didaur ulang, serta penguatan ekonomi sirkular. Indonesia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan, pencegahan kebocoran plastik, serta pemulihan ekosistem yang tercemar.
Nurofiq menambahkan bahwa Indonesia mengusulkan agar proses negosiasi diklasterkan berdasarkan tema untuk mempercepat kesepakatan. Selain itu, opsi pembentukan Framework Convention diajukan sebagai jalan tengah apabila konsensus penuh sulit dicapai.
“Perumusan keputusan harus selalu berbasis konsensus, bukan voting, agar inklusif,” ujar Nurofiq dalam pidatonya di forum INC-5.2 di Jenewa. Ia menekankan bahwa dukungan pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas dari negara maju merupakan faktor penting agar semua pihak dapat memenuhi kewajiban perjanjian.
“Hanya dengan persatuan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama, kita dapat mewujudkan perjanjian yang efektif dan inklusif,” tambahnya.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
