Aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Selasa malam (19/8/2025). Ribuan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan kenaikan tarif PBB sebesar 65 persen yang dinilai merugikan masyarakat.
Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi anarkis setelah massa kecewa karena Bupati Bone Andi Asman Sulaiman maupun Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin tidak hadir menemui mereka.
Ketegangan memuncak ketika massa mulai mendobrak pagar dan menerobos barikade kawat berduri di depan kantor Bupati Bone. Dialog sempat dilakukan antara perwakilan pemerintah dan massa pada sore hari, namun tidak membuahkan hasil. Menjelang malam, situasi semakin tidak terkendali. Massa melemparkan batu ke arah aparat, yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh kepolisian.
Kapolres Bone Kombes Pol Sugeng Ajie Putra menyatakan bahwa tindakan tegas diambil untuk membubarkan massa setelah terjadi serangan terhadap aparat. “Situasi sudah berubah, yang awalnya aksi damai berubah jadi anarkis. Ada korban dari TNI dan Polri, jadi kami ambil langkah tegas,” ujarnya.
Situasi memanas
Kericuhan meluas hingga ke berbagai ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, MT Haryono, Wahidin Sudirohusodo, dan HOS Cokroaminoto. Polisi melakukan penyisiran setelah massa menyebar ke beberapa titik. Sugeng juga menyebut adanya temuan bom molotov dan petasan yang dilemparkan saat bentrokan berlangsung.
Akibat insiden tersebut, 13 aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP mengalami luka yang mayoritas di bagian kepala akibat lemparan batu. Rinciannya, delapan anggota TNI, tiga polisi, dan dua personel Satpol PP. Mereka saat ini tengah menjalani perawatan intensif.
Selain itu, 62 demonstran diamankan oleh aparat kepolisian. Kapolres mengungkapkan adanya dugaan bahwa aksi ini telah disusupi oleh kelompok anarko yang memprovokasi massa dan memperburuk situasi.
Pemerintah Bone tunda kenaikan
Menyusul eskalasi kekerasan dalam aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 65 persen. Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menyampaikan bahwa penyesuaian tarif akan dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. “Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya juga telah mengimbau pemerintah kabupaten atau kota agar menunda kebijakan fiskal yang berpotensi memicu keresahan publik, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum stabil.
.jpg?width=256&format=webp&quality=80)
