Indonesia telah mengeluarkan kecaman keras atas tindakan sepihak Israel untuk menduduki Gaza sepenuhnya, dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB” yang memperburuk bencana kemanusiaan dan merusak prospek perdamaian di Timur Tengah yang sudah rapuh.

Dalam pernyataan resmi pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. "Sebagaimana ditegaskan oleh ICJ, Okupasi Israel di Wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah pendudukan tersebut," tegas pernyataan tersebut. "Dengan demikian, tindakan apa pun yang diambil oleh Israel tidak dapat mengubah status hukum wilayah Palestina."

Kementerian tersebut memperingatkan bahwa langkah Israel semakin mengukuhkan pendudukannya yang telah berlangsung puluhan tahun dan berisiko memicu krisis regional yang lebih luas. Jakarta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan komunitas internasional yang lebih luas "untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan ilegal Israel."

Menegaskan kembali posisinya yang telah lama dipegang, Indonesia menyatakan akan terus mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di bawah kerangka solusi dua negara. 

"Hal ini harus diwujudkan melalui tiga langkah utama: pengakuan Negara Palestina oleh semua negara; penghentian segera kekerasan dan gencatan senjata; serta penentuan nasib sendiri Palestina oleh rakyat Palestina," tambah pernyataan tersebut.

Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina di forum-forum multilateral, mulai dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Gerakan Non-Blok, mendesak tindakan kolektif untuk menuntut pertanggungjawaban Israel. 

Bulan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dalam sambutannya pada KTT tingkat tinggi mengenai konflik Israel-Palestina yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York mengajak semua negara untuk mengakui status Negara Palestina dan mendesak anggota tetap DK PBB untuk tidak menggunakan hak veto-nya dalam keanggotaan penuh Palestina di PBB.

"Dunia tidak bisa tinggal diam," ungkap pernyataan tersebut, seraya mendesak negara-negara untuk bertindak tegas guna melindungi hak dan martabat rakyat Palestina.

TerkaitTRT Global - Indonesia tegaskan dukungan pada ‘Deklarasi New York’ untuk kemerdekaan Palestina

Genosida Israel di Gaza

Pernyataan terbaru ini mencerminkan keprihatinan Jakarta yang semakin mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, Kampanye genosida oleh Israel ini telah menghancurkan hampir seluruh wilayah pesisir tersebut dan menimbulkan ratusan korban jiwa akibat kelaparan massal.

Lembaga-lembaga bantuan dan hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza sudah dalam tahap yang sangat buruk, perlunya pengakhiran blokade Israel dan membolehkan bantuan masuk untuk mencegah lebih banyak korban jiwa.

Israel telah membunuh lebih dari enam puluh ribu rakyat Palestina sejak dimulainya kampanye genosida ini.

Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait perang genosidanya yang masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

TerkaitTRT Global - Indonesia siap kirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Gaza